PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU UNTUK WARGA KAMPUNG SUKADANA 1 KELURAHAN KASEMEN KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG
Abstract
The need for an understanding of the existence of a free legal aid program for the poor is very important for the public to know. The Head of Youth Leaders from Sukadana 1 Village, Kasemen Village, Kasemen District, Serang City asked the community service team from the Jatramada Legal Aid Institute to provide legal counseling for the community. There are many people who do not know about the existence of free legal aid programs, namely the poor when they face legal problems will get free services with assistance from Legal Aid Organizations accredited by the Ministry of Law and Human Rights with assistance costs law borne by the State. This community service activity in the form of legal counseling was carried out on Monday 24 February 2020, at Mr. Faiz's house, Sukadana 1 RT 01 RW 03, Kasemen Village, Kasemen District, Serang City, and the community who attended the event was the RW Chairman. 003, Head of RT, community leaders and residents of Sukadana 1. This activity starts at 19.30 PM until 21.30 PM. The number of participants who attended was as many as 40 people. The results of the socialization of free legal aid for the poor is for partners, namely the people of Kampung Sukadana 1, of course an increase in understanding of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, which explains about free legal aid for the poor, apart from that legal counseling partners / participants also gain knowledge about legal skills when facing minor legal problems.
References
Pujiono. (2010). Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara (Seminar Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal, Semarang.
Yetti, Y. (2018). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” Din. J. Pengabdi. Kpd. Masy., vol. 2, no. 2, pp. 240–246, 2018, doi: 10.31849/dinamisia.v2i2.1473.
Nasution, A. B. (2010). Pengantar Bantuan Hukum. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
Detik News. (2009). Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari. Banyumas: Detik News.
Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon,” J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni, vol. 2, no. 1, p. 277, 2, doi: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1681.
Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Acces To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum,” J. Rechts Vinding, vol. 2, no. 1, pp. 31–45, doi: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80.
Aulawi, A. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat TidakMampu,” J. Pro Patria, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, doi: https://doi.org/10.47080/propatria.v3i1.765.
Anton Aulawi, Ratu Mimi, Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Jurnal Pro Patria, Vol. 3, No.1, Februari 2020, hal.1-15
Fachrizal Afandi, Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Acces To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum, Jurnal Rechts Vinding Vol.2, No.1 April Tahun 2013, hal.31- 45.
Yetti dan Robert Libra, Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.2, No.2 Desember Tahun 2018, hal.240-246
Yonna Beatrix Salamor, Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 2, No. 1, April 2018, hal. 277-283.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.
Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
