KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Abstract
ABSTRACT
This study aims to determine the level of legal awareness of the community in Pamengkang Village, Kramatwatu District, Serang Regency about underage marriage in terms of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The approach used in this study is a qualitative approach. Qualitative research is research that describes, describes what is seen, heard, felt, and asked. The data collection techniques that will be carried out by researchers in this study are structured observation, interviews and documentation. The results of this study are that underage marriages in Pamengkang Village, Kramatwatu District, Serang Regency are still occurring due to several factors, namely, traditional factors or local customs, concerns about community gossip when their daughter becomes an old maid (late in marriage) if not married at a young age, weak economic factors, unemployment, low education and school dropouts. This shows that the Pamengkang Village Community is not aware of the law or the level of awareness and legal compliance is still low, especially awareness of the age limit for marriage as regulated in the Marriage Law by not having an underage marriage. Factors that contribute to the lack of awareness and legal compliance of the Pamengkang Village community with the Marriage Law and not having underage marriages are due to factors of education, habit of disobeying the law and lack of socialization and legal counseling of the Marriage Law and the risks of underage marriage by the Government concerned. .
Keywords: legal awareness, underage marriage
Downloads
References
Ibnu Radwan Siddiq T, (2019) Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Medan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suamatera Utara.
Moleong, Lexy J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya.
Neng Djubaidah, 2012, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika.
Saebeni, Ahmad Beni. (2006), Sosiologi Hukum, Bandung. Pustaka Setia,
Salman, Otje. (2010). Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung. PT .Refika Aditama
Soekanto, Soerjono. (2017). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : CV. Rajawali.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D. Bandung :Alfabeta.
Tim Penyusun, (2018) Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laksana.
b. Jurnal Ilmiah & Skripsi
Ahmad Bachroni dkk (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Transparansi Hukum. Vol 2, Nomor 2.
Ahmad Tholabi Kharlie. (2008). Kesadaran Hukum Masyarakat Lebak, Banten (studi atas implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jurnal Al-Qalam. Vol 25.
Ani Yumarni dan Endeh Suhartini. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol 26, No.1
Anton Aulawi. (2018). Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut UU No. 23 Tahun 2004 (Kajian Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terbesar Perempuan Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Serang). Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 1.
Hotmartua Nasution, (2019), Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Medan. Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
c. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
