[1]
“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016)”, pro.patria.j.pendidik.kewarganegaraan.huk.sos.politik, vol. 5, no. 2, pp. 142–157, Sep. 2022, doi: 10.47080/propatria.v5i2.2155.