PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016). Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 142–157, 2022. DOI: 10.47080/propatria.v5i2.2155. Disponível em: https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/2155. Acesso em: 22 jun. 2025.