(1)
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK PDT 2016). pro.patria.j.pendidik.kewarganegaraan.huk.sos.politik 2022, 5 (2), 142-157. https://doi.org/10.47080/propatria.v5i2.2155.