[1]
2022. PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016). Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik. 5, 2 (Sep. 2022), 142–157. DOI:https://doi.org/10.47080/propatria.v5i2.2155.