KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI PELAKU PEREKAMAN DAN PENYERAHAN REKAMAN YANG BERMUATAN ASUSILA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE
Abstract
ABSTRACT
Basically, all legal actions related to acts of sexual harassment, especially verbally through electronic media, have been strictly regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, in practice there are still acts committed by a principal who has verbally sexually harassed through a telephone conversation to an honorary teacher at the place where he works. So the honorary teacher took the initiative to record the perverted conversation and handed it over to his friend to report to the authorities, but it was actually disseminated by his friend. So that this has violated the legal provisions contained in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law. Therefore, there is a need for legal protection for perpetrators who record and submit recordings charged with violating decency as a form of protection for themselves as victims in order to obtain justice for the perverted behavior that befell them.
Downloads
References
Sumber Buku
Christianto, Hwian. (2017), Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus, Yogyakarta: SuluhMedia.
Hamzah, Andi. (1986), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang. (2009), Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung, Leden. (2008), Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika.
Maskun. (2013), Kejahatan Siber (Cyber Crime), Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana.
Jurnal
Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, (2020), Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Edisi I, Semarang: Universitas Diponegoro.
Christianto, Hwian, (2017a, Juni), Mekanisme penegakan hukum perkara pidana pornografi melalui internet, Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 3, No.1, Hal. 1.
Kharismadohan, Alif, (2019), Mens Rea And State Loses On Corruption Cases: An Analysis Of Corruption Court Judgement Of Semarang, Journal Of Law And Legal Reform, Vol. 1, No. 1, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
M. A, Saulawa, (2015), Cyberpornography: An analysis of the legal framework. Global Journal of Politics and Law Research, Vol. 3,No. 2. Hal. 45-56.
Putra, Eka Nugraha, (2015), Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 6, No. 1, Malang: Universitas Merdeka Malang.
Setyawan, Sendy Agus, Muhammad Akbar, (2019) ,“Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum”, Vol. 5, No.2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Sujamawardi, Heru, (2018), “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 9, No. 2, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
