REFLEKSI ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA
Abstract
ABSTRACT
The problem of handling Human Rights against Indigenous Papuans can be seen by the existence of violence and violations of human rights in all aspects of the lives of Indigenous Papuans in a systematic, sustainable and unstoppable manner. politics where the more indigenous Papuans are involved in politics, the faster the resolution of human rights in Papua because of the large number of representatives who are fighting for the liberation of the Papuan people, meaning that in this problem the Political Rights of Papuan Indigenous People in the National Legislative Body need to get support and protection of human rights on the ground Papua has not been able to run properly due to various indicators that have not been able to run properly. These indicators include the absence of a representative of the National Human Rights Commission; human rights courts, and truth and reconciliation commissions as well as the absence of special fund allocations in the field of human rights in the context of implementing the Special Autonomy Law in Papua, not only that this regulation does not work properly so that it has the potential to be increasingly unstoppable for human rights violations, in its implementation Human rights protection cannot run properly considering that in this regulation there is still uncertainty regarding the meaning, relationship, and purpose of the norms contained in the Papua Special Autonomy Law as well as unclear and limited special powers intended in the Autonomy Law Papua Special. This study emphasizes normative legal research and is balanced by looking at the condition of human rights violations in Papua by multiplying several literacies.
Downloads
References
A.V. Dicey, (2008), Introduction To The Study Of The Law Of The Costitution, Pengantar Studi Kostitusi, Pengantar, ECS Wade, Nusa Media, Bandung,
Azhary, (1995), Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur -Unsurnya, Jakarta, UI Press,
Anonim, (1998), (A) Laporan Menteri Luar Nrgeri Republik Indonesia Pada Acara Pencanangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
Jhon P Humphrey, (1994), Magna Charta Umat Manusia, Peter Davies, HAM, Terjemahan, Jakarta, Yayasan Oboe Indonesia.
H. Salim HS dan Erlies Septiana N, (2014), Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, cet 3.
Peter Mahmud Marzuki, (2016), Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, (2005), Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta,.
G.W Paton, (1972), Textbook of of Jurisprudence, English language book Society, Oxford University Press, London.
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2016), Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7,.
Johnny Ibrahim, (2010), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia.
Hikmat Budiman, (2005) ‘Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas’ dalam Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia, Jakarta: the Interseksi Foundation-TiFA,.
Masyhur Effendi, (1994), Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasiona, Jakarta, Ghali Indonesia,.
Soedjono Dirdjosisworo, (2002), Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Moh.Koesnoe, (1997), Nilai Nilai Dasar Tata Hukum dan Identitas Nasional, Yogyakarta, Fakultah Hukum Universitas Islam Indonesia,
Wibowo Alamsyah, (2004), Perlindungan Hak Asasi Manuasia Dalam Penangkapan dan Penahanan Dalam Proses Penyidikan, Disertasi, Makasar, Program Pascasarjana, Unhas,
Majelis Rakyat Papua, (2016), Gerbang Emas Papua, Jayapura, Directory MRP, .
Kal Muller, Mengenal Papua, Daisy Worlds Books (info@daisyworld.bliz), konsultan Ade & Panji, edisi pertama.
Marthin Salinding, (2016) Perlindungan Hak Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Usaha Pertambangan dan Bagu Bara, Disertasi Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.
Muhamaad Tahir Azhary, (1992), Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Di Lihat Dari Sisi Hukum Islam Yang Implementasinya Pada Priode Negara Madina Dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta,.
Philipus M. Hadjon, (1985), Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, sebuah studi tentang prinsip prinsip penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Indonesia, (2008), Telah mengungkap berbagai segi fundamental tentang Papua, dari sisi gologi, geografi, iklim, keanekaragaman kehidupan, tahapan awal perdagangan di wilayah pesisir, yang menandai pembukaan dunia baru bagi Orang Papua termasuk kontak dengan Orang Eropa, Asia, yang menandai nilai-nilai baru bagi Orang Papua, termasuk hubungannya dengan Dongson, Majapahit dan Tidore.
Ivanodel, Mirisnya Pelanggaran dan Ketidakadilan HAM yang Tidak Terselesaikan, https://kumparan.com/sinagaivan47/papua-mirisnya-pelanggaran-dan-ketidakadilan-ham-yang-tidak-terselesaikan-1vSqiPu9B9O/full,
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3, dikutip dalam (http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf). Diakses 5 oktober 2020 pukul 13:30 wib
Amnesty International Indonesia baru saja memberikan laporan tentang kondisi HAM di Papua ke Komite Hak Asasi Manusia PBB, di kutib dalam https://www.amnesty.id/papua-5-masalah-ham-yang-harus-diselesaikan/, di akses pada tanggal 11 juli 2021, pukul 12:01 wib.
