PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DIERA DIGITAL (DESA CARITA KECAMATAN CARITA KABUPATEN PANDEGLANG)

Authors

  • Ade Millatus Sa'adiyyah UNBAJA
  • Anisda Agustin Maharani Unbaja

DOI:

https://doi.org/10.47080/sm7sdk52

Keywords:

Public Understanding, Defamation, Digital Era

Abstract

In this very rapid tecnological development, technology and information related to human fredoom of opinion have greatly resulted in the development of the implementation of fredoom of opinion through social media, where this often creates tension in the dynamics of society. In the era of digital social media, it is a forum for accommodating sugestions and opinions, but the exitence of this social media also causes problems among  society. The problems on social media are problems that are contrary to legal teachings fake news or what is usually called hoaxes, using SARA  to makle fun, defamation, exspressing hatred, and not being responsible when using social media.  Therefore, this research took determine the publics understanding of defamation in the digital era. this research took place in Carita Village, Carita District, Pandeglang Regency using analytical methods. The results of this research concluded that the public still does not ubderstand the meaning of the right to opinion and defamation in digital land, this is due to the lack of  govermnet outreach to provide understanding to the public. Apart from that it reduces the level of public education which access to learning in understanding reputation pollution on social media. The goverments role is important in providing out reac regarding the limits of freedom of speech and opinion so that people do not fall into defamation, sepecially on sosial media. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aris Setyo Nugroho (2010), Perlindungan Kebebasan Berpendapat melalui media internet Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret,

Surakarta

Danis Puntoadi, (2011), Menciptakan Penjualan Melalui Media. Sosial, PT Elex

Komputindo, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Gomgom T.P. Siregar, (2020), Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, PT Revika Aditama, Bandung.

Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R, (2003), Hukum. Administrasi Negara,

Yogyakarta

Inu Kencana Syafiie, (1997) , Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta.

Leden Marpaung, (1997), Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan

Penerapannya, PT Grafindo Persada,

Jakarta.

Lexy J.Melong, (2003), Metodelogi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Madja El Muhtaj, (2009), Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Mengurangi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Moh. Anwar, (1994), Hukum Pidana Bagian Khusus, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mudzakir, (1999), Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers. Mengenai Pejabat Publik, Erlangga, Jakarta.

Nasrullah, R., (2015). Media sosial: perspektif komunikasi, budaya dan sosioteknologi, Simbiosa Rekatama Media, Bandung

Oemar Seno Adji, 1990, Perkembangan Delik Pers Di Indonesia, Erlangga, Jakarta

Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis Suseno, (2008), Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta.

R.Soesilo, (1996), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal

Demi Pasal, Politeria, Bogor.

R. Sugandhi, 1981, KUHP Dan Penjelasannya,

Usaha Nasional, Surabaya.

TahirAzhary (2009), Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Siasyah

Dusturiyah, UIN Sunan

KalijagaYogyakarta,Yogyakarta.

Rifka, (2020), Penggunaan Media Sosial Sebagai Efektifitas. Komunikasi Pemasaran Pada Pedagang Di Pasar Aceh Dalam Pandangan Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999

Undang-Undang No 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik .

Downloads

Published

2025-09-27

How to Cite

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DIERA DIGITAL (DESA CARITA KECAMATAN CARITA KABUPATEN PANDEGLANG). (2025). Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 8(2). https://doi.org/10.47080/sm7sdk52

Most read articles by the same author(s)